JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti terhadap Hasto Kristiyanto merupakan langkah tepat. Hak istimewa yang digunakan Presiden Prabowo Subianto itu dinilainya sesuai dengan konstitusi.
Habiburokhman menyinggung pasal 14 ayat (2) UUD 1945 terkait kewenangan istimewa Presiden tersebut. Presiden, kata dia, juga melakukan pertimbangan teknis sesuai UU Nomor 11 Tahun 1954 tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi.
"Dengan demikian pertimbangan pengambilan keputusan tersebut dipastikan untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Habiburokhman, dalam keterangannya, Jumat (1/8/2025).
Menurut politikus Partai Gerindra itu, pemberian hak istimewa Presiden kepada Hasto dan Tom tidak bisa dimaknai telah mengintervensi kerja aparat penegak hukum. Sebaliknya, Prabowo justru mengambil alih penyelesaian hukum dengan cara yang juga konstitusional.
Dalam kasus Hasto dan Tom, Habiburokhman menilai bahwa keduanya tidak memperkaya diri sendiri dan tidak mengambil uang negara. Meski tak menampik Presiden mempunyai pertimbangan lain, tetapi menurutnya tujuan pemberian hak istimewa ini dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara.