Dia menyebutkan sistem demokrasi di Indonesia seharusnya terbuka, sehingga tidak ada biaya politik mahal. Dalam pemberitaan, untuk menjadi presiden saja membutuhkan uang Rp8 Triliun.
"Termasuk untuk menjadi anggota caleg juga membutuhkan biaya sangat tinggi. Kalau seperti ini terus maka kasus korupsi tidak pernah habis di Indonesia," tutur Firli Bahuri.
Dia memberikan contoh kebiasaan yang ada saat ini apabila para pelaku usaha mau izin harus melakukan suap, harus ada gratifikasi. Jika tidak ada uang maka tidak ada izin yang keluar dari eksekutif dan legislatif.
"Apakah regulasi kita sudah cukup efektif untuk tidak membuat ada tindakan koruptif. Apakah tata kelola anggaran kita sudah mampu mencegah tindakan korupsi," kata Firli Bahuri dengan nada bertanya.
Dia menganalogikan pemberantasan korupsi itu seperti permainan orkestra, di seluruh kamar kekuasaan baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Korupsi adalah musuh kita bersama. Seperti masyarakat melawan Covid-19, maka Firli Bahuri mengajak masyarakat bersama-sama melawan korupsi.
"Jadi tugas pemberantasan korupsi bukan tugas KPK saja tapi seluruh masyarakat. Kalau seluruh masyarakat bersatu melawan korupsi maka dalam setahun bisa diberantas seluruh korupsi di Indonesia," kata Firli Bahuri.
Firli Bahuri menekankan seluruh partai politik harus menekan pakta integritas bebas korupsi untuk mewujudkan pilkada bebas korupsi.
"Bagaimana mengehentikan korupsi di seluruh sendi kehidupan bangsa bernegara. Dalam perencanaan, penyusunan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi anggaran tidak boleh ada korupsi. Jika kita tidak menemukan orang baik di dunia ini, maka jadilah contoh sebagai orang baik," kata Firli.