"Kenapa mereka (donatur dan pihak sponsor) mau membiayai? Akan mendapatkan kemudahan usaha itu 91 persen, dekat dengan penguasa 87 persen, ada jaminan tentang keberlangsungan usaha sebesar 81 persen," kata Firli Bahuri.
Firli Bahuri mengungkapkan dari pihak sponsor inilah yang nantinya meminta bagian proyek dari sejumlah program anggaran pemerintah daerah untuk calon legislatif atau pimpinan daerah yang dipilih oleh rakyat.
"Jadi jika kita ingin melaksanakan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka APBN harus sepenuhnya untuk rakyat, tidak boleh satupun di korupsi," kata Firli Bahuri.
Dia menyebutkan sistem demokrasi di Indonesia seharusnya terbuka, sehingga tidak ada biaya politik mahal. Dalam pemberitaan, untuk menjadi presiden saja membutuhkan uang Rp8 Triliun.
"Termasuk untuk menjadi anggota caleg juga membutuhkan biaya sangat tinggi. Kalau seperti ini terus maka kasus korupsi tidak pernah habis di Indonesia," tutur Firli Bahuri.