JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebutkan biaya politik yang mahal dalam perhelatan Pilkada, Pileg, hingga Pilpres menjadi salah satu akar ataupun asal muasal tindakan korupsi. Dorongan korupsi karena ada syarat timbal balik saat tokoh politik terpilih.
Hal tersebut disampaikan Firli Bahuri dalam diskusi sesi kedua bimbingan teknis Partai Perindo 2021 Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Perindo se-Indonesia pada Jumat (10/12/2021) di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Firli Bahuri membahas korupsi dalam tema besar Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Dalam Pelaksanaan Fungsi Penganggaran.
"Dari hasil survei kita, semua biaya politik kita sangat mahal. Kami melaksanakan survei karena ingin tahu mengapa para calon pemimpin daerah dan caleg maju ke Pileg dan Pilkada padahal uang tidak cukup atau minus. Rupanya mereka mendapatkan pinjaman dari sponsor," ujar Firli Bahuri.
Dia menjelaskan dari hasil survei yang dilakukan internal KPK disebutkan 82,3 persen hasil survei Pilkada dibiayai sponsor dan donatur.
"Kenapa mereka (donatur dan pihak sponsor) mau membiayai? Akan mendapatkan kemudahan usaha itu 91 persen, dekat dengan penguasa 87 persen, ada jaminan tentang keberlangsungan usaha sebesar 81 persen," kata Firli Bahuri.
Firli Bahuri mengungkapkan dari pihak sponsor inilah yang nantinya meminta bagian proyek dari sejumlah program anggaran pemerintah daerah untuk calon legislatif atau pimpinan daerah yang dipilih oleh rakyat.
"Jadi jika kita ingin melaksanakan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka APBN harus sepenuhnya untuk rakyat, tidak boleh satupun di korupsi," kata Firli Bahuri.