JAKARTA, iNews.id - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima izin pengelolaan usaha tambang dari pemerintah. Dalam menjalankan usaha tambang itu, PP Muhammadiyah ingin menjadi role model agar pengelolaan tambang tidak merusak lingkungan hingga menimbulkan disparitas sosial.
"Bagi kami harus dikelola tapi jangan dirusak, nah itu, perbedaannya itu, kami masuk ingin mengelola termasuk mengelola tambang dan kami ingin punya role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Minggu (28/7/2024).
Haedar memastikan pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan berbasis prokesejahteraan sosial dan prolingkungan hidup. Ia menyebut organisasi Muhammadiya selama ini telah bekerja mengelola pendidikan, kesehatan, sosial dan masuk ke bisnis membuat hotel, sehingga tantangan selanjutnya yakni bertanggung jawab untuk mengelola tambang.
"Maka kami akan mengelolanya secara seksama dengan mengeliminasi hal-hal yang problematik seperti yang berkembang di masyarakat sekarang ini," tambahnya.
Oleh karenanya, tegas dia, apabila pengelolaan tambang yang dilakukan tidak berbasis pada lingkungan hidup yang baik dan tidak menimbulkan keadilan sosial, maka PP Muhammadiyah akan bertanggung jawab atas hal itu.
"Kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggungjawab pula IUP itu kami kembalikan, itu cara kami memasuki kehidupan," tutupnya.