Hakim MK Dilarang Tangani Sengketa Pilkada dari Daerah Asal, Cegah Konflik Kepentingan

Danandaya Arya Putra
Ilustrasi sidang perkara di MK. (Foto: Humas MK)

JAKARTA, iNews.id - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilarang menangani perkara sengketa pilkada dari daerah asalnya. Aturan ini demi mencegah potensi konflik kepentingan.

Sebagai contoh, hakim MK yang berasal dari Jawa Tengah (Jateng) tidak akan menangani gugatan pilkada di wilayah Jateng.

"Kita mempertimbangkan beberapa hal yang sebisa mungkin menghindari tidak ada yang namanya benturan atau potensi konflik kepentingan," kata Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Mohamad Faiz kepada wartawan, dikutip Sabtu (4/1/2025).

Dia menjelaskan, sidang perdana sengketa pilkada serentak akan dilaksanakan pada 8 Januari 2025. Persidangan akan dibagi menjadi tiga panel. 

Jumlah perkara di setiap panel pun akan dibagi secara adil.

"Tentu dengan komposisi jumlah yang sama supaya proporsional, tidak ada yang terlalu kemudian bertumpuk perkaranya," kata Faiz.

Editor : Rizky Agustian
Artikel Terkait
1 hari lalu

Siapa Penerima Manfaat Prabowo Disadap? Ferdinand Hutahaean Singgung Gibran Paling Diuntungkan

1 hari lalu

Buntut Sidang Gibran, Pengamat Pendidikan Ina Liem Dilaporkan Subhan Palal ke Polisi

3 hari lalu

Aturan Hak Pensiun Presiden-Wapres Digugat ke MK, Ketidakjelasan Norma Pemberhentian Disorot

6 hari lalu

Ustaz Abi Amir Faishol Ungkap Keistimewaan Masjid Al-Hurriyah yang Dibangun MNC Group

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal