Cak Imin juga menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih dari 80 persen penduduk telah terhubung internet dan konsumsi media sosial yang tinggi. Kondisi ini, menurutnya, membuat kualitas informasi sangat berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan kohesi kebangsaan.
Pemerintah memastikan pers mendapatkan dukungan dalam menghadapi berbagai tantangan akibat disrupsi digital. Pemerintah akan terus memperkuat kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekosistem media, termasuk memastikan keadilan ekonomi bagi industri pers agar jurnalisme berkualitas dapat terus hidup.
“Pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar media massa tetap menikmati mata rantai ekonomi yang adil, sehingga jurnalisme berkualitas dapat terus hidup, menjadi suluh demokrasi dan menjaga akal sehat seluruh masyarakat bangsa kita,” ucap Cak Imin.
Dia mengajak seluruh insan pers untuk terus menjaga etika, melindungi martabat manusia, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital.
Hari Pers Nasional (HPN) kembali diperingati pada 9 Februari 2026 dengan Provinsi Banten ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan. Peringatan ini menjadi momentum refleksi peran pers dalam menjaga demokrasi dan memperkuat pembangunan nasional.
HPN 2026 mengusung tema ‘Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat’ yang ditetapkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Tema tersebut menegaskan posisi pers sebagai pilar strategis dalam menciptakan kehidupan berbangsa yang tangguh di tengah tantangan zaman.