JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj mengkritik keras sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat, terutama kalangan kelas bawah yang mayoritas adalah warga nahdliyin.
Di antaranya soal kebijakan pemerintah yang menaikan iuran BPJS Kesehatan, termasuk untuk kelas III mandiri dari sebelumnya Rp25.500/jiwa/bulan menjadi Rp42.500 sejak 1 Januari 2020 lalu.
Begitu pula soal wacana pembatasan subsidi gas elpiji tiga kilogram, serta rencana impor garam besar-besaran. Kebijakan tersebut dinilai sangat meresahan masyarakat di tengah himpitan akibat tekanan ekonomi.
"Nahdlatul Ulama berpendapat, pemerintah perlu lebih signifikan hadir di tengah kegelisahan masyarakat di bidang perekonomian itu," ujar Kiai Said di hadapan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan pada peringatan Harlah ke-94 NU di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2020).
Kritik keras yang disampaikan di depan Wapres tersebut menarik. Diketahui, sebelum menjabat sebagai Wapres, Kiai Ma'ruf Amin merupakan pimpinan tertinggi NU sebagaio Rais Aam. Bahkan, saat ini, Ma'ruf Amin juga masih menjabat sebagai Mustasyar PBNU.