Hadir pula dalam kesempatan itu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan Ahmad Basarah, dan Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar.
Selain persoalan iuran BPJS, pencabutan subsidi elpiji dan impor garam, Said Aqil juga menyoroti persoalan buruknya pengelolaan industri asuransi di Indonesia sehingga menyebabkan adanya kasus gagal bayar beberapa perusahaan asuransi seperti Jiwasraya, Bumi Putera, dan Asabri termasuk kemungkinan di Taspen.
"Ini membuka pengetahuan publik bahwa betapa buruknya pengelolaan industri asuransi di Indonesia," katanya.
Menurut Kiai Said, kesalahan penempatan investasi hingga rekayasa saham overprice merupakan satu di antara sekian kedzaliman ekonomi yang tidak boleh terjadi.
"Nahdlatul Ulama berharap kondisi ini tidak sampai mengarah pada distrust masyarakat pada industri asuransi," tuturnya.
NU, kata Kiai Said, bukan antikonglemerat. Yang diharapkan NU adalah konglomerasi yang menghormati pihak yang lebih besar namun tetap menyayangi yang kecil.
"Jadilah konglomerat yang menanting ekonomi mikro, kecil dan menengah. Jika kelas menengah terangkat, kelas kecil dan mikro pun harus demikian. Ladang penghidupan pedagang bakso, penjual gorengan, dan usaha-usaha mikro dan kecil lainnya harus dilindungi, harus didampingi. Dan inilah Islam, bukan kapitalis, bukan sosialis. Tapi jalan tengah, moderat," katanya.