Harta kekayaan Wahyudin Moridu, yang tercatat dalam LHKPN, menunjukkan kondisi finansial yang kurang stabil, bahkan tercatat minus. Namun, pernyataan kontroversialnya yang viral di media sosial menambah kompleksitas citranya sebagai pejabat publik. Publik berhak untuk mengetahui dan mempertanyakan kondisi keuangan serta gaya hidup pejabat yang mereka pilih. Transparansi dan akuntabilitas dalam melaporkan harta kekayaan adalah bagian dari upaya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif.