JAKARTA, iNews.id - Nama Wahyudin Moridu mencuat ke permukaan publik setelah video dirinya yang menyebutkan ingin "merampok uang negara" viral di media sosial. Sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pernyataan tersebut menimbulkan kontroversi dan pertanyaan mengenai integritasnya sebagai wakil rakyat.
Selain pernyataan kontroversial tersebut, harta kekayaan Wahyudin Moridu juga menjadi sorotan publik.
Wahyudin Moridu lahir pada 11 November 1995 dan merupakan anggota termuda DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024–2029 dari PDIP. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Boalemo (2019–2024). Ia merupakan anak sulung dari pasangan Darwis Moridu, mantan Bupati Boalemo, dan Rensi Makuta, anggota DPRD Boalemo dari PDIP.
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 26 Maret 2025, Wahyudin Moridu tercatat memiliki total harta sebesar Rp198 juta. Namun, setelah dikurangi utang sebesar Rp200 juta, total kekayaannya tercatat minus Rp2 juta.
Tidak ada laporan mengenai kepemilikan kendaraan, alat transportasi, mesin, harta bergerak lainnya, atau surat berharga. Hal ini menimbulkan pertanyaan, terutama mengingat dalam beberapa kesempatan, Wahyudin terlihat menggunakan mobil mewah seperti Hyundai Palisade.
Video yang memperlihatkan Wahyudin Moridu bersama seorang wanita di dalam mobil dan menyebutkan ingin "merampok uang negara" serta "memiskinkan negara" viral di media sosial. Pernyataan tersebut menimbulkan kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari fraksi PDIP DPRD Provinsi Gorontalo yang menyatakan akan melakukan pengecekan internal dan menunggu sikap resmi partai terkait video tersebut.
Setelah video tersebut viral, Wahyudin Moridu menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Gorontalo. Ia mengaku bahwa ucapan tersebut adalah murni kesalahan pribadi dan tidak ada maksud buruk dalam ucapannya. Ia juga siap menerima segala konsekuensi atas perbuatannya.
Melihat perkembangan harta kekayaan Wahyudin Moridu dari tahun ke tahun, terdapat fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2018, saat mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Boalemo, ia melaporkan harta senilai Rp635 juta. Namun, pada tahun 2022, laporan LHKPN mencatatkan kekayaannya minus Rp415 juta. Pada tahun 2024, harta kekayaannya tercatat minus Rp2 juta.
Kontroversi yang melibatkan Wahyudin Moridu menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pejabat publik dalam melaporkan harta kekayaan mereka.