“Jadi ini lebih dari sekedar alat bantu. Apalagi juga menggunakan dana APBN yang harus dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Bahkan, kata Hasto, sejak hari penghitungan suara, Sirekap telah berubah sebanyak 435.515 di 243.000 tempat pemungutan suara (TPS). Kejanggalan itu menurutnya dapat disimpulkan merupakan bentuk serangkaian kecurangan.
“Ganjar Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya, untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi,” tutupnya.