"Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu. Maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan," ujarnya.
Hasto melanjutkan, berbagai kasus kriminalisasi politik hukum telah memunculkan suatu kritik yang sangat kuat bahwa tanpa supremasi hukum tidak akan ada bangunan politik yang kokoh dan tidak akan ada bangunan sistem perekonomian yang bisa tumbuh berkembang untuk kemakmuran.
Dia menegaskan, sistem hukum yang berkeadilan adalah fondasi pokok negara.
"Tanpanya, tidak akan ada penghormatan terhadap kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan. Tanpa hukum yang berkeadilan, semua menjadi mahal dan penuh ketidakpastian," katanya.