JAKARTA, iNews.id – Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik penanganan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hevearita Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang sekaligus kader partainya. Hasto menyoroti bahwa penindakan hukum terhadap kadernya terjadi menjelang Pilkada, menimbulkan pertanyaan tentang motif politik di baliknya.
"Sebenarnya secara historis menjelang pilkada serentak memang ada berbagai dinamika politik hukum yang digerakkan oleh kebenaran," ujar Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024).
Hasto mengungkapkan, fenomena ini bukan hal baru dan telah terjadi pada pilkada sebelumnya. Ia mencontohkan kasus korupsi Bupati Ngada, Marianus Sae, yang diproses saat tengah bertarung dalam Pilgub NTT pada Pilkada 2018.
"Dulu di NTT, saudara Marianus Sae juga menghadapi kasus hukum saat pilkada. Sekarang menjadi ambigu dalam proses penegakan hukum," kata Hasto.
Meskipun demikian, Hasto menegaskan bahwa PDIP tetap menghormati seluruh proses hukum terhadap kadernya, Hevearita, tapi dengan syarat penegakan hukum harus mengedepankan prinsip praduga tak bersalah.