JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengajak seluruh pihak melaporkan bukti kecurangan Pemilu 2024 ke Bawaslu. Dia menyebut, ucapan Jokowi itu sebatas sikap normatif.
Sebab, Hasto menegaskan kenyataan di lapangan memang terjadi kecurangan. Beberapa di antaranya seperti mobilisasi kepala desa hingga intimidasi.
"Ya itu suatu sikap normatif. Kan di dalam praktik kita tahu ketika kepala desa dimobilisasi, kemudian mendapatkan ancaman, pelanggaran-pelanggaran nyata," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
Menurutnya, intimidasi yang dilakukan sebelum pemungutan suara sudah menjadi bukti pemilu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga, kata dia, muncul ketidakpercayaan publik terhadap proses pemungutan suara.
"Itu kan sudah ada suatu proses di mana pada akhirnya banyak pihak yang menilai meragukan terhadap independensi dari pengawas pemilu," ucapnya.
"Maka sekarang ini rakyatlah yang juga menjadi pengawas, kelompok-kelompok pro demokrasi menjadi pengawas. Dan di dalam politik itu berlaku bahwa benar tidaknya suatu politik, itu akan ditentukan waktu kemudian. Ini yang kemudian harus kita lihat bersama-sama," tuturnya.