Namun, kebijakan tersebut langsung menuai kritik. Banyak warga menilai aturan ini tidak berpihak pada masyarakat ekonomi lemah yang kesulitan membayar pajak.
Salah satu warga, Venan Ntelok, mengatakan bahwa dia memahami tujuan pemerintah mengejar PAD, tetapi mengkritisi cara yang digunakan.
“Niatnya memang baik untuk mengejar PAD. Tapi jangan sampai semangat orang tua dari kalangan bawah yang ingin anaknya sekolah jadi terganjal hanya karena urusan PBB,” ujarnya.
Venan berharap Pemkab Manggarai segera mencari solusi agar kebijakan ini tidak menghambat akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Surat edaran itu terus menyebar luas di media sosial. Sebagian mendukung karena dianggap bisa meningkatkan kepatuhan pajak, namun banyak pula yang mengecam karena dinilai memberatkan.