"Sangat dekat (indikasi korupsi), karena kan kita sudah mempelajari masalah-masalah korupsi di tahun pemerintahan saat ini, seperti korupsi dana Asabri, (Bank) Century itu belum selesai, ditambah lagi kasus timah yang Rp300 triliun," kata Iqnal kepada wartawan, Selasa (4/6/2024).
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono sempat menyampaikan iuran Tapera akan ditunda untuk sementara waktu. Namun, dia memastikan aturan tersebut mulai berlaku 2027.
Dia beralsan, pada dasarnya program Tapera sudah diundang-undangkan sejak 2016. aturan tersebut kata dia disosialisasikan terlebih dahulu agar dapat dipahami masyarakat.
"Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah trust, sehingga kita undur ini sudah sampai 2027," ucap Basuki dia dikutip Sabtu (8/6/2024).