"Kemarin itu kan baru permulaan pembahasan akibat penundaan di 2017/2016. Nah itulah awal dari pembahasan. Mau gimana-gimana ya kita tanyakan ke pemangku di parlemen kan tidak hanya Partai Demokrat. Tidak hanya DPR, tapi pemerintah juga ada," ujar Ibas.
Seluruh fraksi partai politik di parlemen menyetujui revisi UU KPK menjadi usul inisiatif DPR RI. Hal itu disepakati dalam forum sidang rapat paripurna ke-7 Tahun 2019-2020, Kamis (5/9/2019).
Keputusan ini pun menuai kontroversi. Sejumlah kalangan menganggap revisi UU ingin melemahkan KPK. Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan bahwa KPK secara resmi menolak revisi tersebut.