Azra menjelaskan dalam beberapa waktu terakhir ini dewan pers masih terus berjuang untuk memastikan kemerdekaan pers, agar kebebasan pers bisa terjamin. Kini tengah pihaknya mengkritik 19 pasal yang terbagi dalam 9 klaster Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan berpotensi dapat mengancam kebebasan pers.
"Kalau itu terjadi repot. Kita berterima kasih kepada pemerintah yang sudah mau membuka kembali konsultasi kepada Presiden Jokowi, Pak Mahfud Md Menkopolhukam, dan juga Wamenkumham, yang ditandatangani satu persatu, dan juga fraksi-fraksi yang ada di DPR ditandatangani," kata dia.
"Intinya itu kita senang bahwa ada kenaikan dalam indeks kemerdekaan pers ini, tapi kita jangan puas dulu, jangan menganggap kemerdekaan pers itu sebagai suatu hal yang sudah selesai. Pasti merdeka, enggak bisa. Tantangan kita banyak sekali," ujarnya.
Diketahui penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan bentuk pertanyaan tertutup dan terbuka, wawancara, FGD, pengumpulan data sekunder dan tinjauan literatur. Penilaian IKP pun diberikan oleh narasumber ahli yaitu 10 informan ahli (IA) di setiap provinsi dan 10 anggota National Assessment Council (NAC).
Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers di 34 Provinsi. Penilaian IKP di setiap provinsi dilakukan oleh 10 Informan Ahli (IA) yang kredibel dan memahami kebebasan pers di provinsi yang bersangkutan dan di Indonesia secara umum selama tahun 2021.