Peluang investasi hijau turut menjadi pembahasan, terutama pada pengembangan rantai nilai berkelanjutan, restorasi ekosistem, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Di bidang pengelolaan gambut, Rohmat mengajak Republik Kongo mempercepat operasionalisasi International Tropical Peatland Center (ITPC). Pusat kerja sama ini diinisiasi Indonesia, Republik Kongo, dan Republik Demokratik Kongo sebagai tindak lanjut Deklarasi Brazzaville yang ditandatangani pada Maret 2018.
Melalui ITPC, kedua negara diharapkan dapat memperkuat riset bersama, menyelaraskan praktik pengelolaan gambut, serta mengembangkan pembiayaan iklim yang inovatif. Upaya tersebut ditujukan untuk menjadikan ITPC sebagai pusat rujukan global dalam konservasi hutan tropis dan penurunan emisi.
Dalam pertemuan itu, Rohmat juga memperkenalkan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang baru dibentuk Indonesia. Lembaga tersebut diharapkan menjadi pintu masuk kerja sama konservasi mangrove dengan Republik Kongo, termasuk berbagi keahlian restorasi lahan basah dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
“Indonesia tetap berkomitmen pada kemitraan yang berlandaskan saling menghormati, kepemilikan nasional, dan hasil yang terukur. Mari kita pastikan hutan tropis kita terus menjadi aset lingkungan global sekaligus penggerak kesejahteraan bagi rakyat kita,” katanya.