Melalui koalisi tersebut, negara-negara anggota mendorong pengakuan internasional yang lebih luas terhadap sistem pengelolaan hutan lestari yang diterapkan masing-masing negara. Upaya ini juga diharapkan dapat mengurangi hambatan nontarif di pasar internasional sehingga produk kayu lestari yang telah terverifikasi memperoleh akses pasar yang setara.
Selain akses pasar, Indonesia dan Republik Kongo menjajaki kerja sama untuk memperkuat sistem ketertelusuran produk hutan, mulai dari sumber bahan baku hingga sampai ke pasar. Pengalaman Indonesia menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) ditawarkan sebagai salah satu rujukan teknis bagi Republik Kongo.
Negara tersebut sebelumnya juga telah menyampaikan minat untuk mempelajari penerapan SVLK, termasuk mekanisme penelusuran asal-usul kayu.
“Perdagangan kayu internasional yang kredibel harus ditopang oleh transparansi dan legalitas yang dapat diverifikasi. Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat membangun rantai pasok yang akuntabel, memperkuat kepercayaan pasar global, dan menunjukkan komitmen kami memerangi pembalakan liar,” ucapnya.
Kedua negara juga membahas penguatan kerja sama antarlembaga melalui pertukaran informasi dan bantuan teknis. Ruang lingkupnya meliputi berbagi data, metodologi inventarisasi hutan, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, serta praktik tata kelola hutan lestari.