JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan masih banyaknya pejabat yang ditangkap dan dipenjarakan karena kasus korupsi. Hal ini ironis mengingat Indonesia termasuk salah satu negara paling aktif mengusut korupsi. Karena itu Presiden meminta sistem pemerintahan, pelayanan dan administasi dibenahi sebagai upaya pencegahan.
Menurut Presiden, hingga saat ini sudah puluhan kepala daerah atau pun lembaga tinggi negara yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tindak pidana korupsi.
"Coba kita lihat sejak tahun 2004 sampai sekarang ada 12 gubernur kena kasus korupsi, ada 64 bupati, wali kota ditangkap korupsi," kata Presiden Jokowi dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2017 di Jakarta, Senin (11/12/2017).
Presiden menekankan, saatnya lebih serius dalam memerangi tindak pidana korupsi. Tugas ini menjadi tanggung jawab bersama dan membutuhkan komitmen lebih kuat.
"Ini berarti tidak bisa disangkal lagi. Upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius, tidak bisa ditunda. Belum lagi pejabat-pejabat BI, kalau tidak keliru dua orang (ditangkap KPK)," ungkapnya.
Jokowi juga mengimbau, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan agar praktik korupsi bisa diperangi bersama. Selanjutnya proses penegakan hukum harus berjalan adil dan tegas.
"Penegakan hukum terhadap kasus korupsi merupakan langkah penting bagi pemberantasan korupsi. Melalui penegakan hukum kita bisa menyelamatkan uang negara. Korupsi tahun 2016-2017, berdasarkan data yang saya peroleh telah diselamatkan uang negara sebesar Rp3,55 triliun," ucapnya.