“Jawabannya adalah kami tidak ingin terlibat dalam politik, karena kami tidak ingin dicabutnya bansos (bantuan sosial) dan PKH (Program Keluarga Harapan), seperti desa tetangga. Yang pada saat pilkada itu dicabut,” kata dia.
“Nah berarti kan ada satu persepsi dari mereka (masyarakat) yang alami tekanan ya, ada intimidasi terkait bansos. Selain secara umum kenapa mereka menyatakan penolakan kepada surveyor itu ada indikasi dikondisikan, bahwa kalau Anda datang sebagai survei, udah kamu jangan ikut-ikut, kira-kira begitu,” kata Ratno.
Selain alasan bansos dan PKH, Ratno menjelaskan penolakan yang kerap dilontarkan warga yakni meminta wilayah tersebut tidak terpetakan. Mereka menolak survei sementara waktu supaya tidak berimbas pada bantuan-bantuan dari pemerintah.
“Kalau teman-teman melihat dalam 2 bulan ini kan mulai dari bansos turun, PKH turun, terakhir konon katanya pupuk meskipun subsidi separuh harga. Saya melihat pemicunya hal itu kenapa, karena sebagian besar responden itu ada di pedesaan, dan dikalangan pendidikan SMA yang kira-kira mereka sangat rentan dan peserta penerima bansos,” ujarnya.
Ratno menyimpulkan temuan ini apabila dikaitkan dengan elektabilitas para capres dan cawapres, kemungkinan data survei yang telah dipaparkan lembaga survei lain bisa berubah, termasuk narasi satu putaran yang sulit terealisasi.
“Nah kalau ini dikaitkan dengan nilai elektabilitas 3 pasangan itu. Saya menduga ada semacam kenaikan yang signifikan 02 misalkan ini tidak menggambarkan peta sesungguhnya. Jika ini diambil positifnya ini menjadi masukan bagi 02 bahwa angka itu (hasil survei) masih bisa dipertanyakan,” ujarnya.