Indopol Temukan Warga Tolak Disurvei karena Khawatir Bansos dan PKH Dicabut

Irfan Ma'ruf
Lembaga Indopol menemukan anomali di masyarakat yang menolak disurvei terkait Pilpres 2024 karena khawatir bansos dan PKH dicabut. (Foto: Irfan Ma'ruf)

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Indopol tidak merilis hasil survei elektabilitas pasangan capres-cawapres untuk periode Januari 2024. Alasannya, ada sejumlah temuan anomali masyarakat di sejumlah daerah, khususnya di Jawa Timur (Jatim).

“Saya putuskan hasil survei Indopol yang Januari ini baik itu provinsi dan nasional di pertengahan Januari itu saya putusan tidak dirilis. Kenapa? Karena saya takut menyesatkan publik,” kata Direktur Eksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistiyanto saat diskusi, Rabu (24/1/2024). 

Survei itu menggunakan metode multistage random sampling dengan responden 1.240 per provinsi selama waktu wawancara 8-15 Desember 2023. Ditemukan banyak anomali di masyarakat, khususnya Jawa Timur.

“Khususnya Jawa Timur saya menemukan ada gap yang besar pemilih Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di kantong-kantong Jawa Timur, terutama di beberapa kabupaten itu undecided voters tinggi,” kata Ratno.

Dia mencontohkan undecided voters atau yang belum menentukan pilihan di Kabupaten Blitar mencapai 85 persen. Hasil survei menunjukkan elektabilitas pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ada 10 persen, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming lima persen, dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD 0 persen atau di bawah 1 persen.

Tingginya angka undecided voters juga terjadi di beberapa wilayah seperti Kediri 40 persen, Madiun 43,3 persen, Bondowoso 70 persen, Mojokerto 55 persen, Jombang 67,5 persen dan Kota Probolinggo 43 persen.

“Saya telusuri lagi di beberapa kabupaten Kediri, Jombang kemudian Mojokerto, kemudian Bondowoso. Setahu saya Bondowoso itu basisnya Anies Baswedan itu undecided voters di atas 40 persen dan pemilih Anies dan Ganjar sedikit sekali. Nah saya curiga sebagai peneliti, bahwa ini ada anomali,” terangnya.

Dari hasil penelusuran, ungkap Ratno, rata-rata para surveyor ditolak oleh kelurahan, RT-RW, sampai warga. Mereka tidak ingin survei jadi persoalan politik yang berimbas kepada bantuan dari pemerintah.

Editor : Rizky Agustian
Artikel Terkait
Nasional
2 hari lalu

Mensos Ajukan Tambahan Anggaran Rp12 Triliun di 2026, untuk Bansos hingga Makan Lansia 

Nasional
11 hari lalu

Digitalisasi Bansos Diuji Coba di Banyuwangi September 2025, akan Dihadiri Prabowo

Nasional
13 hari lalu

Survei Polling Institute: Mayoritas Responden Tak Percaya Isu Ijazah Palsu Jokowi

Megapolitan
16 hari lalu

Mobil Boks Angkut Beras Bansos Terguling di Bogor, Muatan 10 Ton Tumpah Berserakan di Jalan

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal