JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Dalam PP yang ditandatangani 12 Januari 2020 itu, salah satunya mengatur soal mobilisasi rakyat untuk pertahanan negara. Presiden berwenang mengerahkan warga negara untuk kepentingan pertahanan.
"Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat menyatakan mobilisasi," bunyi pasal 87 PP Nomor 3 Tahun 2021 yang diakses dari jdih.setneg.go.id.
Salah satu poin krusial dari peraturan tersebut adalah perihal bela negara. Mulai dari rekrutmen, pendidikan, hingga mobilisasi. Pro kontra bela negara pun mencuat dan akan dibahas dalam dialog "iNews Sore" dengan menghadirkan narasumber pegiat HAM Haris Azhar, Dahnil Anzar selaku Juru Bicara Menteri Pertahanan dan Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon.