Keempat, Kemenhub melakukan peningkatan pengawasan terhadap catatan penerapan protokol kesehatan dan ketentuan ketentuan terkait pengendalian transportasi. Kemenhub melibatkan kementerian/lembaga, BUMN termasuk pengelola transportasi di Indonesia baik pengelola sarana dan prasarana.
“Untuk memastikan semua ketentuan yang nanti akan diterapkan pada masa Nataru akan bisa dipahami dan diterapkan di lapangan oleh seluruh pihak,” kata Adita.
Adita mengatakan hal krusial dalam pengaturan mobilitas masyarakat antara lain akan terjadi dinamika transportasi darat. Selain diperlukan manajemen terhadap angkutan, juga terdapat potensi terhadap angkutan umum, potensi pergerakan dengan kendaraan mobil pribadi, dan juga kendaraan angkutan roda dua yang jumlahnya bisa jadi menjadi signifikan.
“Selain itu bersama Polri dan stakeholder terkait, kami akan membentuk posko bersama serta melakukan monitoring dan evaluasi secara komprehensif,” tuturnya.