“Kelima, berpolitik harus diselenggarakan dengan kejujuran didasari pada moralitas agama, konstitusional, adil, sesuai dengan norma dan peran yang disepakati. Keenam, Berpolitik dilakukan untuk memperkokoh konsensus nasional, bukan malah menghancurkannya,” ujarnya.
Kemudian pada poin ketujuh, berpolitik dengan alasan apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah bangsa.
Adapun poin kedelapan, perbedaan aspirasi berpolitik di kalangan warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu dan saling hargai satu sama lain.
“Poin kesembilan, politik harus dorong tumbuhnya masyarakat yang mandiri sebagai mitra pemerintah. Sehingga penyelenggaraan negara tak boleh bersifat state heavy atau yang melulu dikuasai pemerintah dengan abai terhadap aspirasi masyarakat,” tuturnya.