JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani buka suara terkait peluang proyek Kereta Cepat Whoosh akan mendapatkan subsidi melalui skema Public Service Obligation (PSO).
“Semua untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation dan ditanggung pemerintah, dan ada juga sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama," ujar Rosan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).
Rosan menambahkan, Whoosh sebagai transportasi massal merupakan tanggung jawab pemerintah. Sarana dan operasional transportasi massal bisa dilakukan oleh BUMN atau badan usaha lainnya.
"Ini sedang dimatangkan lah ya, pasti pemerintah hadir dan itu ada UU juga untuk prasarana mass tranportasi itu adalah tanggung jawab pemerintah. Sarana dan operasionalnya bisa di BUMN atau dunia usaha lainnya," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan bertanggung jawab menyelesaikan polemik utang Kereta Cepat Whoosh. Hal tersebut ditegaskan Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Kepala Negara menyatakan sudah mempelajari polemik Whoosh. Untuk itu, Prabowo meminta masyarakat tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut.