JAKARTA, iNews.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelantikan Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar). Kendati Iriawan berstatus anggota Polri aktif, penunjukan tersebut tetap dalam koridor undang-undang (UU) yang berlaku.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menerangkan, untuk mengisi kekosongan kepala daerah karena jabatan berakhir, maka perlu diisi oleh pj gubernur yakni seorang pejabat eselon 1 atau jabatan pimpinan tinggi madya sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat 10 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
”Yang dimaksud dengan pimpinan tinggi madya, sesuai penjelasan Pasal 19 UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sekjen, dirjen, irjen deputi, dan sestama. Pada kementerian atau lembaga (K/L) termasuk lembaga negara adalah jabatan sipil/ASN yang dapat diisi oleh ASN atau anggota Polri/TNI,” kata Sumarsono dalam keterangan tertulis yang diterima iNew.id, Kamis (21/6/2018).
Dia menjelaskan, jabatan pimpinan tinggi madya yang dapat diisi oleh anggota TNI/Polri dibagi dua. Untuk jabatan pimpinan tinggi madya di instansi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam PP 21/2002 tidak perlu alih status keanggotaan Polri-nya, termasuk Sestama Lemhanas.
Sedangkan pada instansi lain di luar yang ditetapkan dalam PP 21/2002, yang bersangkutan harus alih status dulu baru menjadi pj gubernur. Ini seperti terjadi pada Tanri Bali Lamo ketika ditunjuk sebagai Pj Gubernur Sulawesi Selatan yang merupakan eselon 1 Kemendagri.