“Demonstrasi itu dalam negara demokrasi akan selalu ada. Orang yang ingin menyampaikan keinginannya, salah satu caranya adalah dengan seperti itu. Itu hak konstitusional yang tidak bisa kita larang,” tutur dia.
Meski begitu, dia memastikan pemerintah berupaya mencari solusi terbaik yang mengakomodasi semua pihak.
“Jadi kita cari win-win solusinya. Tapi teknisnya ini ada di teman-teman Kementerian Perhubungan yang lebih banyak terkait dengan ini,” ujar Hasan.
Diketahui, ribuan driver ojek online (ojol) dan taksi online akan mematikan aplikasi (offbid) besok, Selasa (20/5/2025). Tak hanya menghentikan layanan, para pengemudi juga berencana menggelar demonstrasi besar di sejumlah wilayah Jakarta.
Adapun salah satu poin yang dituntut para driver ojol dan taksi online dari aksi mogok massal dan demo ini imbas pemotongan tarif dan biaya sewa aplikasi yang dinilai sangat tinggi.
Aksi yang digagas oleh Garda Indonesia ini akan melibatkan lebih dari 250.000 pengemudi, termasuk driver roda dua, roda empat, dan kurir online. Sejumlah titik strategis yang disasar seperti Istana Merdeka dan Gedung DPR/MPR RI.