Menurutnya, penempatan dana TWP AD itu menyalahi Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/181/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018.
"Yaitu dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan kerja sama bisnis dengan tersangka NPP," katanya.
Selain NPP, dia juga menyebut insial lain yang bekerja sama dengan YAK, yaitu A selaku Direktur Utama PT Indah Bumi Utama. Kemudian, Kolonel Czi (Purn) CW serta KGSMS dari PT Artha Mulia Adi Niaga.
Dia menjelaskan, domain dana TWP AD berasal dari keuangan negara yang dipotong secara autodebit dari gaji prajurit. Negara, kata dia terbebani dengan kewajiban mengembalikan uang yang disalahgunakan kepada para prajurit.
Menurutnya, berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut Rp127,736 miliar. Puspomad, lanjut dia telah menggeledah beberapa lokasi terkait tersangka YAK, yakni ruko, mobil dan tanah.
Penyidik menjerat YAK dan NPP dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.