JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menyelidiki ada tidaknya unsur tindak pidana korupsi terkait jalan rusak di Lampung. KPK mempunyai kewajiban menyelidiki potensi korupsi terkait proyek perbaikan hingga pemeliharaan jalan jika diduga bermasalah.
"Jadi KPK ataupun aparat penegak hukum lain mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti setiap informasi yang berindikasi tentunya tindak pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, Selasa (9/5/2023).
KPK sudah mengantongi informasi terkait maraknya jalan rusak di Lampung. Namun, Johanis belum dapat menyimpulkan apakah terdapat dugaan unsur korupsi terkait proyek infrastruktur jalan di daerah itu. Johanis berjanji bakal membahas masalah tersebut dengan pimpinan KPK lainnya.
"Nanti saya sampaikan kepada pimpinan lain untuk didiskusikan bersama tentang hal itu," kata Johanis.
Terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Lampung, hal itu katanya baru dapat dilakukan setelah masuk proses penyidikan. Sementara dalam proses penyelidikan, belum bisa dilakukan audit BPK.