Tidak efektifnya pembelajaran jarak jauh tidak semata-mata karena personal guru tentunya, ada faktor sarana prasarana, lingkungan (keluarga), serta kebijakan pemerintah yang tidak jelas atau sulit diadopsi pada tataran pelaksanaan di lapangan. Namun setidaknya, jika kita sudah menyiapkan guru-guru hebat sejak lama, maka dalam kondisi apapun mereka akan tetap menyalakan api pendidikan.
Guru Anak Marjinal
Pandemi covid-19 yang sudah kita rasakan sejak Maret 2020 ini juga menujukan kesenjangan dalam dunia pendidikan. Dalam kunjungan kerja ke Palu, Rote dan Gianyar Menteri Nadiem menemukan fakta jika kesenjangan terlihat nyata. Dalam kesempatan ini Mendikbud berjanji akan memprioritaskan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Lagi-lagi janji itu sudah disampaikan, tentu tidak hanya bicara infrastruktur pendidikan tapi juga memprioritaskan hadirnya guru-guru kompeten di daerah pelosok.
Indonesia yang sangat luas tidak bisa digambarkan hanya dengan melihat ibu kota provinsi saja, karena ada banyak masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, yang walau sedikit jumlahnya anak-anak disana memiliki hak yang sama terhadap layanan pendidikan. Selama ini beberapa anggota TNI yang bertugas di perbatasan menjelma sebagai guru, di tengah tugasnya mengamankan perbatasan, mereka mendedikasikan dirinya untuk melayani anak-anak walau tentu tidak semua memiliki kemampuan pedagogik.
Tapi mereka setia tetap berada di tempat hingga ada penugasan baru, hal ini berbeda dengan guru PNS yang jumlahnya minim, yang tak banyak yang mau bertahan di daerah-daerah terpencil. Jika ada sekolah di satu desa, belum tentu ada gurunya, dan untuk masyarakat adat di pedalaman misalnya bahkan tidak ada sekolah dan tidak ada guru. Pertanyaannya siapa yang peduli dengan pendidikan mereka ? Pemerintah harus mampu menyediakan guru bagi anak-anak marjinal, guru-guru yang mau ditempatkan di pelosok. Selama ini yang menghidupkan pendidikan adalah para relawan yang tidak dibayar, ke depan jika benar-benar ingin memenuhi janji membangun pendidikan Indonesia dari pinggiran, maka guru anak marjinal perlu diadakan.
Kelas-Kelas Guru
Indonesia yang besar ini menyimpan masalah yang ruwet, khususnya dalam bidang pendidikan, sehingga dalam perjalannya telah terjadi kelas-kelas pendidikan, termasuk guru di dalamnya. Terjadi pengelompokan status, pengakuan, dan nasib. Tidak hanya soal guru honorer bergaji ratusan ribu bersanding dengan guru PNS yang take home pay jutaan bekerja dalam satu sekolah yang sama, tapi juga ada guru kota dan guru desa yang nasibnya digantungkan pada angka APDB masing-masing daerah. Ada pula mereka yang tidak pernah masuk dalam daftar dapodik, tapi nyata menghidupkan pendidikan dengan menjadi pengajar sekolah-sekolah pinggiran.
Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan mengatakan guru adalah ujung tombak pembangunan sumber daya manusia yang ingin diwujudkan dalam kepemimpinan keduanya ini. Kata-kata itu yang harus diejawantahkan dalam kebijakan para pembantunya. Tidak muluk-muluk berharap selesai semua urusan, setidaknya distribusi, kompetensi dan penghargaan pada profesi kesenjangan yang terjadi selama ini bisa mengecil, semoga.