Janji Nadiem dan Kelas-Kelas Guru

Adjat Wiratma ยท Rabu, 25 November 2020 - 04:00:00 WIB
Janji Nadiem dan Kelas-Kelas Guru
Praktisi Pendidikan Adjat Wiratma. (Foto: dok.pri).

Pemerintah pun kerap dihadapkan pada dilema di antaranya jumlah guru yang kurang, kemampuan membayar, kompetensi guru honorer yang sekarang mengajar serta puluhan tahun masa pengabdian mereka. Namun sikap abu-abu pemerintah dalam mengelola guru dan membiarkan adanya kelas-kelas guru di lapangan hanya akan membuat kualitas pendidikan kita sulit maju.

Pembangunan pendidikan hanya dapat terwujud saat tata kelola guru diperbaiki, mutu pendidikan yang berkualitas juga hanya akan diraih jika kita memiliki guru-guru berkompetensi. Tata kelola itu menyangkut kewenangan pusat dan daerah, serta menyiapkan guru mulai dari LPTK hingga purnatugas. Alih-alih ingin meningkatkan mutu guru, Kemendikbud memilih untuk menyelenggarakan program Guru Penggerak. Program ini adalah diklat sembilan bulan bagi guru yang mendaftarkan diri dan lolos seleksi.

Tahun 2020 sudah berjalan, dan untuk tahun 2021 Kemendikbud sudah menganggarkan Rp2,68 triliun untuk program sekolah penggerak dan guru penggerak. Jika guru penggerak ini mampu meningkatkan kompetensi personal dari guru-guru yang tergabung, maka kehadiran guru penggerak belum menjawab soal masalah kebutuhan guru dan sebaran guru yang tidak merata di tanah air. Guru penggerak ini hanya menaikkan level individu, dengan harapan memberikan pengaruh pada kelompok, walau di lapangan itu tidak mudah diimplementasikan.

Guru Penggerak

Demi suksesnya program Merdeka Belajar jilid V, Pemerintah menyebut para lulusan guru penggerak adalah mereka yang punya kesempatan karier yang lebih baik. Mendikbud pernah menyampaikan bahwa jalur karier lulusan pendidikan guru penggerak dalam program Merdeka Belajar V sudah pasti. Mereka akan diprioritaskan menjadi Kepala Sekolah, Pengawas, hingga instruktur pelatihan guru. Padahal untuk jadi Kepala Sekolah misalnya, ketentuannya sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, yang mencantumkan syarat akademis, kepangkatan pengalaman mengajar, serta memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah. Tapi apapun itu, minat guru untuk ikut program ini diakui sangat tinggi.

Pemerintah sendiri merencanakan hingga 2024 akan ada 405.900 guru penggerak, jumlah ini tentu sedikit jika merujuk pada jumlah guru sekolah negeri dan swasta yang ada saat ini. Melalui program ini pemerintah seperti ingin membentuk satu kelas baru bagi guru, yakni sebagai kelompok lebih dari guru biasa.

Pengembangan profesi adalah proses sepanjang hayat, termasuk bagi guru, siapapun dan di manapun mereka harus terus belajar, dan diberikan kesempatan untuk berkembang. Karena hanya dengan pengembangan yang terus menurus kita akan mendapatkan guru yang mampu menjawab tantangan zaman. Pandemi covid-19 ini telah menunjukan bahwa selama ini pemerintah abai dalam melakukan pengembangan yang terencana bagi seluruh guru, karena banyak guru yang sulit beradaptasi dari mengajar langsung ke mengajar daring, guru banyak yang tidak siap ketika dituntut mengembangan pembelajaran dari rumah.

Editor : Rizal Bomantama

Halaman : 1 2 3