"Mendorong kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat Negara dan Pemerintah, TNI, dan Polri untuk menjaga netralitas dan tidak memihak dalam Pemilu 2024," demikian pernyataan sikap dari alumni dan civitas academica Unesa yang dikutip, Selasa (6/2/2024).
Dosen Unesa, Martadi menjelaskan, sikap civitas akademika yang menjadi moral force ingin berkontribusi untuk memastikan dan menjaga agar dinamika politik yang terus berkembang agar jangan sampai memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
"Tugas kita adalah ikut berkontribusi dan ingin memberikan spirit moral dan mengingatkan semua komponen bangsa. Perlu diketahui bahwa pemilu bukan akhir segalanya. Pemilu akan menciptakan NKRI yang adil dan sejahtera untuk masyarakatnya," kata Martadi.
Seruan pernyataan terancamnya demokrasi di Indonesia, juga disuarakan oleh sivitas akademika Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang. Setidaknya ada ratusan civitas academica yang terdiri dari dewan profesor dan guru besar, dosen akademisi, dan para mahasiswa menyatakan sikap terkait perkembangan demokrasi terkini.
Sekretaris Dewan Profesor Unibraw, Prof. Sukir Maryanto berkata, penegakkan hukum yang lemah, menandakan lemahnya etika, tata kelola, dan kepemimpinan. Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem pengorganisasian negara dilakukan rakyat atau dengan persetujuan rakyat.
“Melihat dinamika kondisi politik menjelang Pemilu tahun 2024 yang semakin panas dan mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa, serta mencermati praktik penegakan hukum yang ada saat ini,” tegasnya saat membacakan pernyataan sikap civitas academica Unibraw di Gedung Rektorat, Selasa (6/2/2024).
”Ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan koreksi total dalam rangka kembali mewujudkan semangat reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” tuturnya.