Dia menyoroti perlunya pemahaman publik tentang perbedaan sidang terbuka dan sidang tertutup, serta karakteristik perkara tertentu seperti kasus anak dan perceraian yang memang memiliki batasan publikasi demi perlindungan hukum.
“Media memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, dengan tetap memperhatikan etika dan prinsip perlindungan,” ujar Suharto.
Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan dan pejabat Mahkamah Agung, antara lain Panitera Mahkamah Agung Heru Pramono, Hakim Agung yang juga Juru Bicara MA Yanto, Ketua Kamar Pembinaan Syamsul Ma’arif, serta Kepala Badan Urusan Administrasi (BUA) MA Sobandi.
Dari pihak PWI Pusat, hadir Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Anrico Pasaribu, Wakil Ketua Bidang Kemitraan dan Kerja Sama Amy Atmanto dan Kadirah, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah Novrizon Burman, Wakil Ketua Departemen Hukum Aiman Witjaksono, Ketua Departemen Litbang Akhmad Sefudin, Wakil Ketua Departemen Litbang Jimmy Endey, Direktur Satgas Anti Hoaks Insan Kamil, serta Wakil Ketua Departemen Humas Akhmad Dani dan B Hersunu.
Di akhir pertemuan, Zulmansyah menyatakan harapan agar audiensi ini menjadi langkah awal menuju kolaborasi yang lebih terstruktur antara PWI dan Mahkamah Agung, guna memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi sekaligus meningkatkan literasi hukum masyarakat.