JAKARTA, iNews.id - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie buka suara terkait aturan yang memperbolehkan polisi menjabat di 17 instansi/kementerian. Menurutnya, aturan yang tertuang dalam peraturan polisi (perpol) itu seharusnya masuk dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk mendorong agar aturan tersebut memiliki payung hukum yang lebih kuat. Harapannya, aturan bisa memperbaiki segala kekurangan yang ada dalam instansi.
"Termasuk misalnya keluhan mengenai perpol yang kemarin ya substansinya berkenaan dengan lintas instansi," ucap Jimly di Kantor Sekretariat Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).