JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla kembali menyatakan agar masjid netral dari kegiatan politik praktis. Tidak hanya di tempat ibadah, kegiatan politik praktis juga dilarang di lembaga pendidikan.
"Kita serukan pengurus tidak memfasilitasi sebagai tempat kampanye. Kalau Berbicara ekonomi, dan hak-hak masyarakat dalam berpolitik itu biasa saja tidak apa-apa. Tidak mengampanyekan seseorang. Kita semua sepakat," kata pria yang akrab disapa JK ini.
Hal itu disampaikan JK saat menerima Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta di rumah dinas Wapres, Jl. Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019) malam.
Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengungkapkan, alasannya mengundang para pengurus DMI DKI Jakarta adalah untuk memastikan fungsi dari masjid adalah selain tempat ibadah juga untuk memakmurkan umatnya.
"Saya undang Dewan Masjid DKI Jakarta. Pertama untuk membicarakan dan mensosialisasikan ke masyarakat bahwa masjid tempat ibadah. Kita makmurkan (Masjid), masjid memakmurkan umat," ujar JK.