“Indeks ini bisa dilihat dari dua aspek penilaian, yakni aspek internal di mana seorang presiden pasti punya mekanisme sendiri dalam mengevaluasi kinerja para pembantunya. Sementara aspek kedua yaitu eksternal, yaitu opini atau penilai publik terhadapat para menteri, misalnya penilaian kepuasan kinerja menteri lewat survei atau jajak pendapat,” ucapnya.
Indikator kedua yakni reshuffle kabinet harus didasarkan pada kebutuhan perbaikan pemerintahan, bukan sekadar ingin mengakomodasi kepentingan politik tertentu. Terpenting, juga bukan atas desakan partai atau kelompok tertentu.
Ali mengatakan, menjelang satu tahun pemerintahan merupakan waktu yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi kinerja para pembantunya. Kepala Negara bisa melakukan kroscek terhadap target-target kinerja menteri yang sudah tercapai atau yang belum tercapai. Dari sini Presiden tentu punya matrik soal siapa menteri paling bagus kinerjanya, sedang, atau paling buruk.
“Sebagai Single Chief Executive, yakni kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden Jokowi tidak perlu ragu melakukan perombakan kabinet jika itu memang mendesak dilakukan. Hak prerogatif Presiden harus mampu difungsikan sebaik mungkin,” ucapnya.
Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat. Ini lantaran Presiden langsung dipilih oleh rakyat. Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan serta punya otoritas penuh mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait, dan kewenangan-kewenangan Presiden dijamin oleh UUD atau konstitusi.
“Karenanya, sekali lagi, Presiden Jokowi tak perlu ragu untuk mengganti menterinya jika kinerja mereka memang benar-benar mengecewakan rakyat,” kata dia.