"Saya pun bargain (diplomasi), kenapa tidak diberikan saja sertifikatnya, kan ini (tanah) sudah tidak terpakai," ujar mantan PNS tersebut.
Di sinilah butuhnya peranan pemerintah pusat. Maka itu, apa yang dilakukan Presiden Jokowi terkait reforma agraria, mendapat dukungan penuh dari Caleg Dapil Jatim VIII Partai Perindo ini.
Dalam waktu dekat, Presiden Jokowi akan membagikan sertifikat dan SK Perhutani di Jambi. Di mana sebelumnya, sudah serahkan 6.000 sertifikat di Riau.
Per tahun 2014 dari 126 juta sertifikat yang harusnya diberikan kepada masyarakat, baru 46 juta yang diserahkan. Artinya masih kurang 80 juta sertifikat di seluruh Tanah Air.
Kemudian, sepanjang 2018, BPN targetkan sertifikasi 7 juta bidang dan redistribusi sebanyak 350.650 bidang tanah di 31 provinsi. Dan, pada 2019 mendatang akan terbitkan lagi sekitar 9 juta sertifikat.