SOLO, iNews.id – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto renggang usai pemberian abolisi ke Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Krsitiyanto.
Dengan gaya bicaranya yang khas, Jokowi membantah isu tersebut. Sebab belum lama ini dirinya bertemu dengan Presiden Prabowo dan makan bakmi bareng sampai jam 12 malam.
Jokowi mengemukakan bahwa pemberian abolisi dan amnesti merupakan kewenangan presiden. "Itu hak prerogratif, hak istimewa yang diberikan Undang Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira setelah melewati pertimbangan pertimbangan hukum, sosial politik yang sudah dihitung semuanya," ungkap Jokowi, Jumat (1/8/2025).
Jokowi mengatakan, keputusan tersebut harus dihormati. Mengenai alasan pemberian abolisi dan amnesti yang diberikan saat momen Agustus, Jokowi mempersilakan untuk ditanyakan langsung ke presiden.
“Yang jelas, perintah presiden tentunya sudah melalui pertimbangan pertimbangan politik, hukum, sosial politik dan lainnya,” ujarnya.
Jokowi juga tidak berkomentar banyak terkait sinyal dukungan Megawati untuk Prabowo pascapemberian amnesti untuk Hasto Kristiyanto. Jokowi menilai hal itu merupakan kebijakan internal di PDIP. “Soal kongres PDIP di Bali, itu merupakan urusan internal partai,” ucapnya.
Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi untuk eks Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti untuk Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Istana pun memastikan Prabowo tak melakukan intervensi hukum.
Menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro Prabowo menghormati proses hukum yang berlaku di Tanah Air. Adapun, pemberian abolisi dan amnesti bukanlah intervensi.