JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pencabutan izin pondok pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah yang berada di Jombang, Jawa Timur dibatalkan. Hal ini dilakukan setelah pertimbangan beberapa hal.
Menurut Menko PMK Muhadjir Effendy yang saat ini sebagai Ad interm Menteri Agama, pihaknya telah menelaah dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh salah satu pemimpin ponpes berinisial MSAT. Dari situ, diketahui tidak ada keterlibatan kegiatan belajar-mengajar di ponpes.
"Karena itu atas arahan dari Bapak Presiden sebaiknya pencabutan status izin operasional supaya dibatalkan biar anak-anak segera masuk sekolah lagi," ucap dia saat ditemui wartawan, Selasa,(12/07/2022).
Menurutnya masalah tersebut merupakan dua hal yang berbeda, yakni antara kepentingan pondok di mana hak para santri menuntut ilmu harus dilindungi dan dijamin agar dapat terselenggara dengan baik. Sedangkan, mereka yang pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana, telah diproses secara hukum.
"Mereka sudah menyerahkan diri sudah ditahan ya. Sekarang pondoknya biar berjalan normal. Karena itu, warga, masyarakat saya mohon bisa jernih melihat masalahnya gitu," tutur dia.
Dengan begitu, Muhadjir berharap ribuan santri tidak khawatir lagi akan kepastian status di Ponpes Shiddiqiyyah itu. Para santri dan guru pun bisa memulai kegiatan belajar-mengajar secara normal.
"Untuk terjamin itu maka statusnya harus dipulihkan baik lembaga maupun anak-anak ini. Orang tua juga merasa nyaman yang penting harus segera ada perbaikan-perbaikan manajemen di pondok pesantren," katanya.