Sebelumnya, sejumlah pihak mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 ke MK. Salah satu materi yang dipersoalkan adalah pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden.
Perkara tersebut tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam persidangan, para pemohon meminta MK memberikan kesempatan untuk menguji secara terbuka persoalan pemenuhan syarat pendidikan Gibran.
Pada sidang lanjutan 23 September 2026, KPU sebagai Termohon menyampaikan pandangan bahwa perkara yang diajukan para pemohon berkaitan dengan sengketa proses, bukan sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK. Proses pemeriksaan perkara tersebut masih berlangsung di MK.