JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodi (Jokowi) kecewa dengan pengadaan barang dan jasa yang didominasi impor. Sorotan tersebut di antaranya terkait alat kesehatan, pertanian hingga seragam TNI-Polri.
Menanggapi hal itu, Ketua Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan selalu mendukung kebijakan Presiden Jokowi. Pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa selalu dilakukan KPK.
"Ini ada hubungannya dengan korupsi pengadaan barang dan jasa. Sudah lama KPK memberikan perhatian kepada korupsi barang dan jasa, terutama karena di dalamnya rawan suap dan sogok yang sering berakhir dengan kegiatan tagkap tangan oleh KPK," kata Firli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/3/2022).
Firli menyebut kehadiran KPK berdasarkan UU awal pembentukannya adalah karena korupsi telah mengancam perekonomian nasional. Maksud dari pembentukan KPK dalam UU adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Kita harus menyambut baik penekanan yang dilakukan oleh kepala negara agar kita mulai mengubah orientasi pengadaan barang dan jasa serta menghentikan korupsi pengadaan barang dan jasa," ujarnya.