"Jokowi hendak membangun image baik di kalangan pengawas pemilu dan patut diduga sengaja dilakukan menjelang hari pencoblosan yang mungkin saja hendak melemahkan fungsi pengawasan," katanya.
Menurut dia, Jokowi berharap ada balas budi dari aparatur pengawas pemilu. Dengan demikian, dia menilai Bawaslu tak akan menindak serius kandidat Pilpres 2024 yang didukung Jokowi bila melanggar.
"Karena dengan image baik ada semacam balas budi yg diharapkan Jokowi manakala pasangan calon yang didukung Jokowi melakukan pelanggaran maka dapat saja akan dikesampingkan," tandasnya.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, perpres tersebut telah diusulkan sejak Oktober 2023 lalu.
Kenaikan tukin tersebut basisnya adalah peningkatan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Setjen Bawaslu oleh Kementerian PAN-RB sebesar 68,80 pada 2021. Angka itu kemudian meningkat pada menjadi 72,95 pada 2022.
"Peraturan pemerintah tentang tunjangan kinerja (tukin) pegawai di lingkungan Setjen Bawaslu telah diusulkan jauh-jauh hari oleh Menteri PAN-RB, yaitu pada bulan Oktober 2023 lalu," kata Ari dalam keterangannya, Selasa (13/2/2024).