JAKARTA, iNews.id - Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo, Yusuf Lakaseng mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ASN penentu kemajuan bangsa. Menurutnya, hal tersebut menjadi landasan pelarangan ASN untuk tidak berkecimpung di dalam politik praktis.
Alasannya, ASN merupakan pegawai pemerintahan yang harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. "Makanya, kenapa ASN itu dilarang berpolitik praktis karena mereka adalah alat negara sebagai birokrasi yang digunakan oleh pemerintahan hasil pilihan rakyat dalam Pemilu untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," kata Lakaseng, Rabu (4/10/2023).
Yusuf Lakaseng -yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah itu- menyebutkan integritas antara ASN dan kepala daerah juga jelas berbeda. ASN merupakan pegawai yang diangkat dan dipekerjakan oleh pemerintah hingga memasuki masa pensiun.
Sedangkan, kepala daerah diusung partai politik yang dipilih oleh rakyat di pesta demokrasi statusnya terus berganti setiap 5 tahun sekali.
"Memang benar partai politik bisa berganti menjadi pemenang Pemilu, tapi birokrasinya tetap," ujar politisi Partai Perindo -partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.
"Karena itu ASN tidak boleh dipolitisasi dan tidak boleh berpolitik agar pelayanan mereka adil pada semua. Tidak boleh pelayanan mereka pada rakyat disertai pertimbangan politik," ujarnya.