JAKARTA, iNews.id - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa. Hal ini disampaikan JPU dalam persidangan lanjutan beragendakan tanggapan eksepsi dari Dokter Tifa.
JPU menyampaikan keberatan yang menyangkut hak imunitas terdakwa, keabsahan alat bukti, maupun dalil bahwa perbuatan yang didakwakan bukan tindak pidana, melainkan ranah hukum lain, merupakan materi pokok perkara yang harus diuji dalam pembuktian di persidangan. Karena itu, keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan sela.
"Dengan demikian, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Yang Mulia untuk menolak seluruh keberatan Tim Advokat Terdakwa pada klausul surat dakwaan tidak sah karena bukan untuk kepentingan penegakan hukum untuk seluruhnya, dan memerintahkan agar sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara," ucap JPU di ruang sidang PN Jakarta Timur, Kamis (16/7/2026).
JPU menegaskan bahwa PN Jakarta Timur berwenang mengadili perkara tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 114/KMA/SK.HK2.2/VI/2026.
Menurutnya, dalil eksepsi yang menyebut nama terdakwa tidak tercantum dalam SK KMA tidak berdasar, karena frasa “dan kawan-kawan (DKK)” mencakup pihak-pihak yang terkait dalam perkara yang sama.