“Pelaksanaan program kerja tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 telah mencapai 100 persen dengan progres penyerapan anggaran sebesar 93,17 persen atau senilai Rp626,24 miliar dari pagu (Tahun Anggaran 2024) Rp672,11 miliar,” ungkap Basuki.
Sementara itu, untuk rencana tahun anggaran 2026, Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun di luar pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp5,05 triliun. Artinya, total kebutuhan anggaran Otorita IKN untuk tahun 2026 menjadi Rp21,1 triliun.
"Itu termasuk (anggaran pemeliharaan). Kita juga sedang menunggu penyerahan (aset) dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan, itu untuk kita pelihara," tambahnya.
Usulan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan melalui Surat Kepala Otorita IKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 Tanggal 4 Juli 2025 Hal Penyampaian Usulan Anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran 2026.
Tambahan anggaran tersebut disampaikan untuk memastikan kelanjutan pembangunan IKN tahap kedua, yang meliputi pembangunan perkantoran dan hunian lembaga legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya.