Dia memberikan catatan untuk keluarga besar Partai Golkar dalam memilih ketua umum berikutnya harus yang tidak berpotensi terkena kasus hukum. Apalagi, kata dia pernah terindikasi masalah korupsi.
"Makannya waktu itu saya termasuk orang yang menolak Setya Novanto menjadi calon ketua umum," katanya.
Dia khawatir, jika ketua umum terpilih berikutnya terseret kasus hukum, Partai Golkar akan tersandera seperti sekarang. "Nah kita harus mencari syarat utamanya adalah tidak boleh ada calon ketum yang memiliki potensi masalah hukumm," katanya.
Rapat pleno Partai Golkar beberapa waktu lalu memutuskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (plt) ketua umum partai. Rapat itu juga memutuskan, perlu tidaknya digelar munaslub menunggu proses praperadilan yang dimohonkan Setya Novanto.