Legislator dari Dapil Jawa Barat VIII ini menilai salah satu sebab dana program bantuan RLTH rentan dikorupsi lantaran kurangnya pengawasan yang melibatkan elemen masyarakat. Selain itu juga disebabkan kurangnya verifikasi dan validasi pendataan dari pemda terkait masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan.
"Penggunaan anggaran bantuan seharusnya harus diawasi oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), seperti yang dilakukan oleh Kemensos. Nah yang dari PUPR ini pengawasannya harusnya lebih detail supaya tidak gampang disalahgunakan,” tuturnya.