“Sudah saatnya setiap Polda dan Polres memberikan layanan informasi publik yang terbuka dan tertib. Ini bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi wujud penghormatan kita kepada hak masyarakat untuk tahu,” katanya.
Dia menambahkan, seluruh jajaran Polri perlu responsif terhadap hoaks, provokasi, dan isu liar di ruang digital. Menurutnya, strategi komunikasi publik harus disiapkan sejak pra-aksi, saat aksi, hingga pascaaksi agar ruang informasi tidak dikuasai narasi sepihak.
“Di era digital, kecepatan dan ketepatan informasi menjadi kunci. Kalau kita tidak hadir, ruang publik akan diisi oleh framing sepihak,” katanya.
Kadiv Humas juga mengajak seluruh Kapolda dan Kapolres menjadi motor penggerak utama transformasi komunikasi Polri.
“Kita semua pengemban fungsi kehumasan. Di mana pun kita bertugas, kewajiban kita adalah memuliakan profesi kepolisian melalui kerja yang baik dan komunikasi yang benar,” katanya.